Pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah sebuah “pernikahan” jangka panjang antara sektor publik dan swasta. Ini adalah sebuah mekanisme kompleks yang menuntut keahlian multidisiplin—mulai dari analisis finansial, manajemen risiko, hukum, hingga teknis. Untuk memastikan “pernikahan” ini langgeng dan menghasilkan proyek yang berkualitas, dibutuhkan profesional yang kompeten di kedua belah pihak. Di sinilah Sertifikasi KPBU (PPP Certification) memegang peranan vital sebagai standar emas kompetensi.

Namun, ekosistem sertifikasi ini tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh berbagai lembaga negara yang memiliki peran unik. Di antara pilar-pilar tersebut, dua nama yang paling menonjol dalam membentuk lanskap KPBU di Indonesia adalah Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Memahami peran kedua lembaga ini adalah kunci untuk mengerti mengapa Sertifikasi KPBU disusun sedemikian rupa, dan mengapa kompetensi yang diujikan sangat krusial bagi keberhasilan proyek infrastruktur nasional.

Mengapa Kompetensi KPBU Harus Distandarisasi?

Sebelum membedah peran Bappenas dan LKPP, kita harus menjawab pertanyaan mendasar: mengapa kompetensi KPBU perlu disertifikasi?

Berbeda dengan pengadaan barang/jasa (PBJ) tradisional yang bersifat transaksional (beli-putus), KPBU adalah kontrak berbasis layanan (output-based) yang bisa berlangsung 20 hingga 30 tahun. Kesalahan kecil dalam penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) atau Perjanjian Kerja Sama di tahun pertama dapat berakibat fatal, menyebabkan kerugian negara atau proyek mangkrak di tahun ke-15.

Standarisasi melalui Sertifikasi KPBU bertujuan untuk:

1. Menciptakan Bahasa yang Sama: Memastikan PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama), konsultan, investor, dan lender (perbankan) memiliki pemahaman yang sama tentang terminologi, proses, dan alokasi risiko.
2. Meningkatkan Bankability Proyek: Proyek yang disiapkan oleh tim bersertifikat cenderung memiliki kualitas yang lebih baik, analisis risiko yang lebih matang, dan struktur yang lebih adil. Ini adalah faktor kunci yang dicari oleh investor dan perbankan.
3. Manajemen Risiko: Mengurangi risiko kegagalan proyek akibat ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kompleksitas KPBU.

Di sinilah Bappenas dan LKPP masuk, masing-masing membawa mandat unik untuk menopang ekosistem ini.

Bappenas: Sang Arsitek Strategis dan Perencana Hulu

Bappenas, sesuai dengan namanya, adalah kementerian yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Peran utama mereka adalah di “hulu” atau tahap inisiasi dan perencanaan proyek.

Dalam konteks KPBU, Bappenas adalah “gatekeeper” strategis.

1. Penentu Arah dan Kelayakan Makro

Peran Bappenas adalah memastikan bahwa sebuah proyek KPBU tidak hanya “diinginkan” oleh PJPK (misalnya, Pemda atau Kementerian Teknis), tetapi juga benar-benar “dibutuhkan” dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Bappenas-lah yang akan mengevaluasi:

• Apakah proyek ini memiliki nilai strategis nasional?
• Apakah proyek ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial (Value for Money) yang lebih baik jika dikerjasamakan (KPBU) dibandingkan jika dibangun sendiri oleh pemerintah (PBJ Tradisional)?
• Apakah kelayakan awalnya (Outline Business Case/OBC atau Studi Pendahuluan) masuk akal?

2. Peran dalam Ekosistem Sertifikasi

Karena perannya sebagai perencana makro, Bappenas berkepentingan agar para profesional KPBU (terutama di sisi PJPK) memiliki kapasitas dalam perencanaan dan analisis substansi.

Oleh karena itu, kontribusi Bappenas dalam ekosistem Sertifikasi KPBU berfokus pada:

• Standarisasi Substansi Perencanaan: Memastikan bahwa materi sertifikasi mencakup modul-modul krusial di tahap hulu, seperti cara menyusun Studi Pendahuluan, melakukan screening proyek, dan menganalisis Value for Money (VfM) secara komprehensif.
• Penguatan Kapasitas PJPK: Bappenas seringkali menjadi motor penggerak capacity building bagi PJPK di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan proyek-proyek yang “siap” ditawarkan ke pasar.

Sederhananya, Bappenas adalah penjaga gawang substansi dan kelayakan sebuah proyek.

LKPP: Sang Penjaga Gerbang Proses dan Transparansi

Jika Bappenas adalah perencana di hulu, maka LKPP adalah penjaga proses di “tengah” atau di tahap transaksi (pelelangan/tender).

Peran utama LKPP adalah memastikan bahwa proses pengadaan badan usaha untuk proyek KPBU berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang adil, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Ini semua diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPBU, yang salah satu landasan utamanya adalah Perpres Pengadaan Barang/Jasa.

1. “Polisi” Proses Tender KPBU

KPBU adalah skema pengadaan yang sangat khusus. Tidak seperti membeli laptop, lelang KPBU adalah memilih “mitra” untuk 30 tahun. Prosesnya kompleks, melibatkan kualifikasi berlapis, negosiasi teknis, hingga financial close.

LKPP bertugas memastikan proses ini:

• Sesuai Regulasi: Memastikan PJPK mengikuti semua tahapan dalam Perpres 38/2015 (tentang KPBU) dan turunannya.
• Transparan: Seluruh proses diumumkan dan dapat diakses publik untuk mencegah kolusi.
• Adil dan Kompetitif: Menciptakan iklim lelang yang sehat sehingga pemerintah mendapatkan penawaran terbaik (best value).

2. Peran dalam Ekosistem Sertifikasi

Karena fokusnya pada proses, kontribusi LKPP dalam ekosistem Sertifikasi KPBU sangat fundamental, terutama dalam:

• Standarisasi Proses Pengadaan (Transaksi): Memastikan materi sertifikasi mencakup modul yang sangat detail mengenai tata cara lelang KPBU. Ini mencakup cara menyusun Dokumen Pengadaan (RFQ/RFP), kriteria evaluasi, proses negosiasi, hingga penandatanganan kontrak.
• Sinergi dengan PBJ: LKPP-lah yang menjembatani dunia PBJ tradisional dengan KPBU. Banyak profesional KPBU berawal dari Ahli Pengadaan (bersertifikat LKPP). Sertifikasi KPBU adalah jenjang spesialisasi lanjutan bagi mereka.

Sederhananya, LKPP adalah penjaga gawang proses dan legalitas transaksi sebuah proyek.

Analogi Sederhana: Arsitek dan Insinyur

Untuk mempermudah pemahaman, kita bisa menggunakan analogi sederhana:

Majas (Analogi): Jika proyek KPBU adalah sebuah gedung pencakar langit, maka Bappenas adalah arsitek yang merancang cetak biru (blueprint). Bappenas memastikan gedung itu berfungsi (misalnya, sebagai rumah sakit), lokasinya strategis, dan desainnya memiliki nilai ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, LKPP adalah insinyur sipil dan manajer lelang yang memastikan proses tender untuk memilih kontraktornya berjalan adil, transparan, dan bahwa metode konstruksi fondasinya (proses pengadaan) sesuai dengan standar hukum dan teknis yang ketat.

Sebuah Sertifikasi KPBU yang komprehensif harus bisa melahirkan profesional yang mampu membaca cetak biru sang arsitek (Bappenas) sekaligus menjalankan aturan main sang insinyur (LKPP).

Ekosistem yang Saling Menguatkan (Termasuk Kemenkeu & PT PII)

Tentu saja, Bappenas dan LKPP tidak sendirian. Ekosistem KPBU Indonesia adalah sistem yang kompleks dan matang. Pilar utamanya juga ditopang oleh:

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Sebagai “bendahara negara”. Kemenkeu adalah penentu akhir kelayakan fiskal. Merekalah yang menilai apakah sebuah proyek layak mendapat Dukungan Pemerintah (Viability Gap Funding/VGF) atau Jaminan Pemerintah.
• PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII): Sebagai Single Window penyedia Jaminan Pemerintah. PT PII berperan vital dalam membuat proyek bankable dengan cara “mengambil” risiko-risiko pemerintah yang tidak bisa dikelola swasta.

Dalam konteks sertifikasi, lembaga seperti IIGF Institute (bagian dari PT PII) juga memainkan peran aktif. Sebagai lembaga yang sehari-hari berurusan dengan analisis risiko dan penjaminan, IIGF Institute memiliki kepentingan langsung untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) para pemangku kepentingan agar proyek yang diajukan untuk penjaminan memiliki kualitas yang mumpuni.

Kesimpulan

Peran Bappenas dan LKPP dalam ekosistem Sertifikasi KPBU bersifat komplementer dan fundamental. Bappenas memastikan para profesional KPBU “tahu apa” yang harus direncanakan (aspek substansi dan strategis), sementara LKPP memastikan mereka “tahu bagaimana” cara mengeksekusi prosesnya (aspek prosedural dan legalitas pengadaan).

Sertifikasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar: terwujudnya infrastruktur publik yang berkualitas, tepat waktu, dan bankable, yang pada akhirnya melayani kepentingan masyarakat.

Untuk memahami lebih dalam mengenai seluk-beluk KPBU, meningkatkan kapasitas tim Anda, atau mempersiapkan diri untuk Sertifikasi KPBU, Institute IIGF adalah mitra terpercaya yang dapat memandu Anda.